Hak Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat dalam Demokrasi Pancasila

Hak Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat dalam Demokrasi Pancasila

  1. Pengertian Dasar dan Makna Demokrasi Pancasila

Demokrasi merupakan suatu system pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan Negara. Di Indonesia dikembangkan demokrasi pancasila, yaitu paham demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dasar dari demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. dalam Demokrasi Pancasila, rakyat merupakan subjek demokrasi, artinya rakyat berhak secara efisien menentukan keinginan-keinginannya dan turut serta dalam penentuan GBHN dan menentukan mandataris atau pimpinan pemerintahan yang akan melaksanakan GBHN, meurut system perwakilan.

Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada sepuluh pilar demokrasi sbb :

Demokrasi yang berdasarkan pada ketuhanan YME.

Menjunjung tinggi HAM.

Berkedaulatan rakyat.

Didukung oleh kecerdasan warga Negara.

System pemisahan kekuasaan Negara.

Menjamin otonomi daerah.

Demokrasi yang menetapakan prinsip rule of law.

System peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak.

Mengusahakan kesejahteraan rakyat.

Berkeadilan sosial.

Makna Demokrasi Pancasila sesungguhnya ialah keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara melalui system perwakilan. Demokrasi pancasila tidak saja demokrasi dalam politik yang hanya mengatur masalah kekuasaan Negara, tetapi juga demokrasi dalam masalah ekonomi, sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

  1. Bentuk Hak dan Peran Serta Masyarakat dalam Berserikat dan mengeluarkan Pendapat dalam Demokrasi Pancasila

Dalam suatu Negara Demokrasi, rakyat berhak untuk mengeluarkan pendapat dan berhak menyatakan keinginannya serta cita-citanya.

Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU”. Pasal ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia bersifat Demokratis. Untuk melaksanakan Pasal 28 UUD 1945 telah dikeluarkan berbagai UU, sbb :

  1. UU No. 15/1969 jo UU No. 4/1975 jo UU No. 2/1980 jo UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
  2. UU No. 16/1969 jo UU No. 5/1975 jo UU No. 2/1985 jo UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD.
  3. UU No. 3/1975 jo UU No. 3/1985 jo UU No. 2/1999 tentang Partai Politik.

Dalam UU tentang ParPol serta UU tentang OrMas ditetapkan bahwa semua organisasi itu harus mencantumkan Pancasila sebagai salah satu asas organisasi.

Sumber : Buku Paket PPKN untuk kelas 2 SMA

Penerbit : Yudhistira

Penulis  : SUARDI ABUBAKAR DKK.

About nuyymute

apa ajj dah..
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s